More

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) untuk melanjutkan eksplorasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Gunung Praksak, Kampung Barengkok, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

    LBH menilai konsistensi perjuangan masyarakat Padarincang dalam melawan PLTPB tidak berbanding lurus dengan respon pemerintah yang dinilai belum mencabut izin PLTPB.

    Terbukti Senin (24/11) kemarin PT SBG kembali meluncurkan alat berat dengan pengawalan penuh dari aparat kepolisian serta TNI untuk membongkar paksa pagar akses masuk PLTPB yang sejak 2018 lalu telah dipagar rakyat padarincang.

    Tim Advokasi LBH, Abda Oebismillah menerangkan, 19 November lalu, Direktur Utama PT. SIntesa Banten Geothermal (PT. SBG), Rosaar Mamara melayangkan surat permohonan bantuan kepada Aparat Kepolisian dan TNI, yang meminta agar pihak kepolisian dan militer setempat memberikan bantuan untuk pengamanan pembongkaran yang ‘dianggap’ ilegal dan meminta pengawalan atas agenda proses mobilisasi eksplorasi pembangunan proyek Geothermal pada tanggal 23 November 2020, dan 30 November 2020.

    Kata Abda, Surat Permohonan yang bernomor SBG/DIRUT/04/XI/2020 sebagaimana terlampir tersebut, ditujukan kepada Kapolda Banten dan Danrem 064 Serang.

    “Rencana pembongkaran ini disinyalir merupakan sebuah upaya paksa yang dilakukan oleh PT. SBG agar bisa melanjutkan proses eksplorasi yang sebelumnya sempat tertunda akibat desakan dan penolakan yang gigih dari masyarakat Padarincang dan sekitarnya,” katanya kepada awak media melalui pres conference pada Selasa (24/11/2020).

    Kini, dikatakan Abda, babak baru PT. SBG dalam melakukan serangkaian pengerahan Aparat Kepolisian beserta TNI untuk memaksa dan mengusir masyarakat, dengan melibatkan unsur militer, dengan berseragam dan berpasukan lengkap, guna merealisasikan pembangunan proyek Geothermal yang hingga kini telah banyak merugikan mastarakat, juga merusak eksosistem lingkungan hidup.

    Selain itu, Ujar dia,Pada saat hendak melakukan pembongkaran akses PLTPB senin (23/11) Marinir diterjunkan untuk datang hendak melakukan eksekusi tersebut, terus menyusul Truck yang bermuatan alat-alat berat datang ke lokasi pembongkaran, bersamaan dengan marinir, kata dia, sekitar ratusan personil kepolidian telah bersiaga dan bersiap untuk melakukan pengamanan serta pengawalan.

    “Masyarakat Padarincang bersama dengan LBH Rakyat Banten menolak adanya pembongkaran pagar-pagar di area lokasi pembangunan Geothermal, kami memblokir dua arus jalan utama menuju lokasi, sehingga pihak militer tidak bisa menerobos blokade yang telah dibuat oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Akibat dari aksi arogan yang dilakukan oleh PT. SGB dengan melibatkan unsur aparatur negara, diungkapkan Abda, Negara telah mengabaikan hak dasar rakyat yang telah dijamin oleh Konstitusi serta UUD 1945.

    “Dengan melibatkan personil militer dan Polri untuk mengusir masyarakat, ini bukti bukti jelas bahwa PT. SGB mengedepankan cara-cara represif, dan mencerminkan tindakan yang melanggar prinsip demokrasi, hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi UUD 1945,” tegas Abda.

    Sebaliknya, sambung dia, tindakan yang dilakukan oleh aparat militer dan kepolisian TNI/POLRI jelas bertentangan dengan tugas pokok masing-masing institusi yang diatur di dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 maupun Undang-Undang POLRI Nomor 2 Tahun 2002.

    “Secara hukum, kehadiran TNI tidak lain ialah sebagai pelindung kedaulatan Negara, tidak seharusnya untuk ikut serta dalam tindakan Pembongkaran,” terangnya.

    Selanjutnya, menurut Abda, untuk POLRI khususnya Polda Banten, yang sejatinya hadir untuk melindungi hak-hak warga yang terlanggar karena pelanggaran-pelanggaran kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT. SGB bukan malah sebaliknya mendukung bahkan diduga Korps Marinir TNI berkolaborasi dengan para investor pengusaha.

    “Mereka berperan aktif untuk bisa merealisasikan proyek PLTPB yang hingga kini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan serta masih menyisakan problematik terhadap pembangunan PLTPB,” paparnya.

    Oleh sebab itu, LBH Rakyat Banten bersama dengan Sarekat Perjuangan Rakyat (SAPAR) akan tetap menolak keras adanya pembongkaran, eksplorasi, eksploitasi, atau tindakan represifitas terhadap rakyat.

    “Pemerintah Daerah, sudah seharusnya tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak dasar warganya, abai terhadap hak-hak perlindungan dasar masyarakat, merupakan pelanggaran terhadap konsitusi dan Hak Asasi Manusia,”katanya.

    “Tidak dibukanya kanal-kanal pada ruang partisipasi masyarakat, akan melahirkan kekuasaan oligarki, represif, dan berwatak anti demokrasi,” pungkasnya. (Jen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -