More

    Banten Dinilai Darurat Kekerasan Perempuan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan kerap diperingati setiap tanggal 25 November, namun kali ini berbeda lantaran dihadapkan dengan situasi pandemi corona, akan tetap kondisi ini tidak membuat mahasiswa bungkam untuk terus mengkritisi kekerasan perempuan.

    Tak hanya diperingati dalam skala Internasional dan Nasional, Mahasiswa di Banten yang terhimpun dalam Gerakan Mahasiswa Nasiona Indonesia (GMNI) DPK Untirta pun turut bergerak menggelar demonstrasi sekaligus kamoanye kekerasan perempuan yang terus merebak di Tanah Jawara.

    Kali ini rangkaian kampanye peringatan kekerasan perempuan mereka serukan selama 16 hari dimulai sejak 25 November dan berakhir 10 Desember 2020 bertepatan dengan monemtum peringatan Hari HAM Internasional

    Adapun bentuk kampanye yang dikonsep merka mulai dari demonstrasi, mimbar bebas, teatrickal, hingga aksi serentak bersama DPC GMNI Serang pada 10 Desember.

    Juru bicara GMNI Untirta, Kiki Rismaryanti menegaskan kontruksi sosial patriarki mengukuhkan superioritas terhadap laki-laki kepada perempuan, sehingga perempuan kerap mengalami perlakuan diskriminasi dan Intimidasi.

    “Kekerasan perempuan tidak hanya berasal dari ranah pribadi tapi negara pun ikut andil sebagai pelaku kekerasan perempuan,” ujar Kiki kepada awak media saat ditemui di Kampus Untirta, Kota Serang, Rabu (2/12/2020).

    “Negara ikut memperoduksi dan menjadi dalang kekerasan perempuan dengan tidak bertanggungjawab menjamin rasa aman bagi warga negaranya,” sambungnya.

    Terbukti, dikatakan Kiki, lahirnya UU Lapangan Ciptakerja nomor 11 Tahun 2020 memuat beberapa substansi disinyalir melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, selain itu, kata dia, RUU PKS yang didepak dari Prolegnas bukti serius tak ada perlindungan perempuan.

    Sejauh ini, ujar dia, berdasarkan data dan riset yang diperoleh pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 431, 271 yang tercatat dalam catatan tahunan Komnas Perempuan 2020. Jumlah ini diprediksi selalu meningkat dari tahun ke tahun.

    Adapun di Banten sendiri, sambung dia, sejak bulan Januari-Agustus 2020 lalu sudah ada 139 kasus yang melapor ke Polda Banten, serta didominasi kekerasan seksual.

    “Komnas PPA mencatat Banten merupakan zona merah atas kekerasan seksual terhadap anak,” ujarnya.

    “Kondisi pandemi pun membuat KDART (kekerasan dalam rumah tangga) semakin meningkat, bahkan mulai merambat ke ranah virtual dalam bentuk KBGO (kekerasan berbasis gender online,red),” paparnya.

    Atas berbagai kondisi tersebut, Kiki menilai Indonesia belum memiliki regulasi mulai dari definisi, cakupan, hingga sanskinya yang memayungi perlindungan terhadap perempuan.

    Saat ini, kata dia, Pemerintah Pusat dan Daerah tidak memiliki alur penanganan yang jelas sehingga persoalan implementasi kebijakan baik berupa Perda tidak jelas dan merugikan perempuan.

    “Nah sekarang kan Tidak optimal peraturan daerah yang ada dengan lembaga-lemabag pemerintahan daerah seperti DP2KBP3A dan PT2TP2A dalam mencegah dan menangani kekerasan perempuan,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Kiki pun menuntut pertama, pemerintah harus segera mengesahkan RUU PKS, kemudian Cabut UU Ciptakerja, Awasi dan Cegah KBGO.

    Selanjtnya, kata dia, Tegakan Perda nomor 9 Tahun 2017 guna perlindungan anak dan perempuan di Banten.

    “Hapuskan KDRT di Banten, serta Tingkatkan fungsi DP2KBP3A dan P2TP2A dalam menanggulangi dan penanganan kekerasan perempuan di Banten,” tutupnya. (*/Zein)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -