More

    PAGELARAN WAYANG OLIGARKI

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Oleh: Iman Karto
    Aktivis KMS30
    Mahasiswa Hukum Tata Negara
    UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

    Dua dekade reformasi bergulir sejak jatuhnya rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah bagi mahasiswa yang berjuang kala itu, orde baru runtuh. Berbagai harapan bermekaran menyebarkan aromanya ke setiap penjuru negeri. Menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik, kebijakan yang berdimensi kerakyatan dan kepentingan umum. Secara lebih rinci mungkin kita dapat memahami capaian reformasi itu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasu Pemerintahan pasal 10 ayat 1 mengenai asas umum pemerintahan yang baik di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

    Namun ironi, capaian yang hendak di raih itu masih nampak jauh dari harapan ketika proses perbaikan negeri ini di duga masih di kooptasi oleh sekelompok kecil orang yang terkesan mengendalikan kekuasaan untuk kelompoknya sendiri. Fenomena pemerintahan itu yang pernah di katakan oleh Aristoteles sebagai oligarki. Sebuah struktur pemerintahan dimana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok orang. Seringkali golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Menurut Aristoteles, Oligarki yang makna literalnya dapat diterjemahkan menjadi “kekuasaan oleh segelintir orang” merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Oleh karenanya sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan.

    Pemerintahan Konglomerat

    Perlahan “segelintir orang” itu mulai menancapkan kekuasaannya di pemerintahan. Kita mesti ingat kembali pemaparan Kordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah pada 12 Februari 2019 ketika hawa panas pilpres mendera ternyata ada kepentingan para penambang di dalamnya. Api batu bara itu menjadi bahan bakar di belakang lobi-lobi politik. Sekarang terbukti, deretan nama menteri yang saat ini duduk di kabinet Indonesia Maju Jilid 2 adalah orang-orang yang beradu kepentingan di pilpres, baik sebelum mengalami reshufle atau sesudahnya. Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves/Pemilik PT Toba Bara Sejahtera), Fahrur Razi (Ex-Menag/Pernah menjabat komisaris PT Toba Bara Sejahtera), Prabowo Subianto (Menhan/Pemilik Nusantara Energy Resourcs), Sandiaga Uno (MenparEkraf/Pemilik Saratoga Grup, PT Andora Energi, PT Multi Harapan Utama), Erick Tohir (Menteri BUMN/Pemilik Mahaka Grup) merupakan segelintir konglomerat yang bercokol di pemerintahan. Nama konglomerat start-up tersuskes, Nadiem Anwar Makarim dengan GoJeknya juga masuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

    Tidak ketinggalan, Presiden Joko Widodo pun merupakan seorang konglomerat. Ia adalah pemilik PT Rakabu Sejahtera, perusahaan yang bergerak di bidang furnitur olahan kayu dalam bentuk rangka pintu, lantai dan lainnya. Analisa ini hanya baru pada penyelenggara negara di pihak eksekutif. Di pihak legislatif mungkin kita dapat menemukan juga deretan nama ketua umum partai yang menjadi konglomerat. Contohnya Ketum partai Nasdem Surya Paloh Pemilik PT Emas Mineral Murni, PT Media Mining Resource dan Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang selaku pemilik perusahaan batu bara PT Total Orbit Prestasi. Selain itu, Ketum partai PAN, Zulkifli Hasan adalah pemilik perusahaan PT Bumi Suksesindo yang komposisi kepemilikan sahamnya terhubung dengan Sandiaga Uno melalui Merdeka Copper Gold dan Saratoga Group.

    Berawal dari kepemilikan bisnis yang kemudian tumbuh kepentingan di dalamnya dapat berpotensi saling atau silang tujuan kepentingan keberlangsungan bisnisnya. Dengan diketahui di antara mereka terjadi ikatan bisnis di belakang layar. Puncaknya, ketika pihak prabowo-sandi yang kalah di pilpres akhirnya merapatkan barisan dengan pihak Jokowi-Ma’ruf Amin. Kepentingan bisnis tidak bisa kita kesampingkan sebagai analisa menyatunya pihak Prabowo. Sehingga kita dapat melihat bagaimana potensi pengaruh “segelintir orang” yang hendak duduk di pemerintahan.

    Rekonsiliasi elitis menyatunya pihak yang kalah dalam kontestasi pilpres 2019 bukan hanya telah menggadaikan pendiriannya akan tetapi juga menggembosi tatanan demokrasi yang sehat. Komposisi pemerintah-oposisi tidak lagi seimbang sehingga mengakibatkan kontrol terhadap kekuasaan minim. Namun demikian, oposisi tersisa masih memiliki rekan pengawas yakni kekuatan masyarakat sipil.

    Gejala buruk politik Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Fenomena inkonsistensi dan pragmatisme yang menjangkiti para politisi bukan lagi hal yang sulit kita cari. Perilaku politisi berpindah-pindah partai lumrah kita saksikan. Akrobat partai menyulap pamor selebritas menjadi anggota dewan dan sampai kepada inkonsistensi positioning pasca pemilu menjadi sajian ironis perpolitikan tanah air Indonesia. Ketika gejala buruk politik itu semakin berpotensi merusak tatanan demokrasi, penguatan masyarakat sipil menjadi syarat wajib yang harus secara kontinu kita lakukan.

    Bahaya Oligarki

    Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI memaparkan dalam artikelnya yang berjudul “Problem Oligarki dan Solusinya” bahwa dianatara bahaya oligarki adalah berpotensi tenggelamnya nilai-nilai seperti persamaan, partisipasi politik, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan terutama kedaulatan rakyat. Pada titik kulminasi sosial terparah biasanya akan berlanjut pada upaya menafikan civil society dan terbelinya institusi-institusi demokrasi.

    Kini kita dapat saksikan bagaimana beberapa nilai itu sudah mulai tenggelam. Kebebasan berekspresi yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar perlahan terpenjara dalam sangkar besi oligarki kekuasaan. Banyak kasus dimana kritik yang di utarakan oleh masyarakat kerap di anggap pidana oleh pihak kepolisian melalui UU ITE yang sarat pasal karet. Alih-alih memberi peringatan dan kritik dalam upaya pengawasan, pemerintah malah menganggap hal itu sebagai penghinaan atau hoax yang berujung ke meja hijau pengadilan.

    Dengan kondisi terpenjaranya aspirasi dan kritik terhadap kekuasaan maka geliat segelintir orang di pemerintahan dapat semakin mudah dalam menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah susah payah di bangun dengan darah dan air mata para pahlawan. Kebebasan berekspresi yang terancam berdasarkan pengamatan SAFEnet yang di wartakan oleh merdeka.com dengan judul “Terjerat Pasal Karet UU ITE” dalam kurun waktu 2008-2019 sudah memakan korban sebanyak 285 kasus. Pasal-pasal yang kerap di gunakan pelapor diantaranya pasal 27 ayat 1 (Kesusilaan) dan 3 (Penghinaan/pencemaran nama baik) serta pasal 28 ayat 2 (Ujaran kebencian). Pakar hukum pidana Universitas Parahiyangan, Agustinus Pohan, menilai bahwa UU ITE telah dimanfaatkan kalangan elit untuk kepentingan pribadinya. Sehingga sifat aturan ini semakin diskriminatif. Hanya kalangan orang yang memiliki nama, jabatan atau kekuasaan saja yang bisa menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Dia melihat, jarang sekali ada masyarakat awam yang melaporkan ditindaklanjuti sampai ke meja pengadilan. Biasanya hanya berhenti sampai ke laporan awal di pihak kepolisian saja.

    Praktik penegakan hukum terhadap UU ITE yang terkesan diskriminatif menunjukan betapa masih terdapat keberpihakan yang tidak adil terhadap masyarakat bawah ketimbang para pejabat. Selain itu, mengenai kategori pidana dalam kasus penghinaan, Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR (Institute For Criminal Justice Reform) menilai bahwa untuk kasus-kasus penghinaan pada dasarnya dapat di gunakan mekanisme perdata ketimbang mekanisme pidana. Mekanisme pidana mestinya menjadi ultimum remidium yang digunakan untuk memproses sebuah kasus penghinaan.

    Anggara lebih lanjut menegaskan bahwa sebagai salah satu negara pihak dalam konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia seyogianya mengikuti komentar umum No 34 dari pasal 19 Konvenan itu yang telah menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara dalam perkara penghinaan adalah bentuk sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan HAM Internasional, maka secara relevan penggunaan jalur pidana juga menunjukan inkonsistensi Indonesia dalam memenuhi komitmen-komitmen Internasionalnya.

    Setelah kebebasan berekspresi dan berpendapat mulai terancam. Kemudian giliran institusi demokrasi yang perlahan terbeli (baca: terkendalikan) oleh kekuasaan. Masih segar dalam ingatan tentang revisi UU KPK yang berhasil di sahkan oleh pihak pemerintah dan DPR RI meskipun mendapat penolakan dari berbagai kalangan dan di demo dalam beberapa pekan. Mereka tetap dalam pendirian, menutup telinganya untuk rakyat. UU KPK terbaru, No 19 Tahun 2019 sebenarnya menimbulkan polemik kepada publik karena ada beberapa pasal kontroversial yang di anggap dapat melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut. Poin itu di antaranya mengenai Independensi, adanya Dewan Pengawas dan Izin Penyadapan. Berdasarkan UU KPK No 19 Tahun 2019 yang sudah sah, pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif maka akibatnya sekarang seluruh pegawai KPK di alihkan menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui PP No 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal itu di sinyalir dapat berdampak buruk terhadap independesi KPK karena secara sistemik lembaga ini berada di bawah kewenangan dan kendali pemerintah sehingga kecurigaan KPK hanya menjadi wayang dalam pagelaran intrik politik rezim sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya, kehadiran Dewan Pengawas dan izin penyadapan di tubuh KPK juga mendapat sorotan publik karena poin ini juga di anggap hendak mengkebiri langkah pemberantasan korupsi. Meskipun pada tahun 2020 KPK berhasil melakukan OTT terhadap dua menteri dan dua kepala daerah akan tetapi penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengatakan bahwa revisi UU KPK jelas telah memangkas kewenangan KPK dan membuat proses penindakan menjadi berbelit-belit karena proses seperti penyitaan maupun penggeledahan kini harus atas seizin Dewan Pengawas KPK. Ia menambahkan juga akibat revisi UU KPK, kewenangan yang dimiliki KPK menjadi yang terlemah dibandingkan penegak hukum lainnya. Akhirnya kita dapat menyaksikan bagaimana geliat segelintir orang ini mulai menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan demokratis di Indonesia. Upaya penguatan masyarakat sipil dengan menggandeng partai oposisi tersisa menjadi langkah utama dalam mengimbangi dominasi oligarki yang sedang menggerogoti ibu pertiwi.

    *Referensi*
    https://medium.com/hipotesa-indonesia/apa-itu-oligarki
    https://www.suara.com/bisnis/2019/02/12/095630/daftar-para-pebisnis-tambang-yang-berada-dekat-dengan-jokowi-dan-prabowo
    https://bisnis.tempo.co/read/1265140/jejak-luhut-pandjaitan-di-perusahaan-prabowo-dan-jokowi
    https://money.kompas.com/read/2020/12/22/110300626/deretan-5-orang-terkaya-indonesia-berkat-batu-bara
    https://www.presidenri.go.id/kabinet-indonesia-maju/
    https://nasional.sindonews.com/berita/1459765/18/problem-oligarki-dan-solusinya
    https://www.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite

    Pasal 27 Ayat (3) UU ITE kembali memakan korban: Waktunya Memperbaharui Hukum Pidana Penghinaan


    https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/09/161438465/pegawai-kpk-kini-resmi-berstatus-asn-pp-sudah-ditandatangani-jokowi
    https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/07/145959065/infografik-5-poin-kontroversial-dalam-revisi-uu-kpk
    UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    PP No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Negeri Sipil

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -