More

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri.

    Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengusulkan libur Hari Raya Idul Fitri hingga libur tahun baru diperpendek. Usulan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat libur panjang.

    Menurutnya, kebijakan tersebut akan merugikan masyarakat terkhusus kaum pekerja yang berada di perkotaan dan menguntungkan para pengusaha. Karena, libur merupakan hak para pekerja. Dengan libur. Maka, para pekerja bisa bertemu dan bercanda gurau dengan sanak saudara.

    “Kebijakan memperpendek libur Idul Fitri itu merugikan kaum pekerja, karena mereka (pekerja) butuh bertemu dengan keluarga untuk melepaskan rasa rindu sebagai refleksi jiwa,” kata Juhaeni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kota Serang, Rabu (17/2/2021).

    Meskipun, lanjut Juhaeni, alasan pemerintah memperpendek libur Idul fitri untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kendati demikian, seharusnya, kata dia, pemerintah masih bisa mengoptimalkan peran Satgas Covid-19 dengan cara memperketat pengawasan tempat hiburan.

    “Seharusnya pengawasan dari satgas Covid-19 lah yang diperkuat untuk memperketat penjagaan ditempat hiburan,” lanjutnya.

    Ia pun menyarankan, pemerintah pusat jangan merusak suasana idul fitri dengan mengeluarkan kebijakan tersebut. “Jangan sampai pemerintah menggangu suasana idul fitri dengan alasan covid. Lebih baik pemerintah fokus pada memperketat pengawasan,” tegasnya. (Red)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -